BAB 1
PENDAHULUAN
⦁ Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini semakin berkembang. Hal ini karena TIK memiliki kelebihan-kelebihan dalam mendukung interaksi penggunanya dibanding dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dalam hal kemudahan, kecepatan, biaya, sentralisasi data dan akses data bagi berbagai kalangan. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, TIK dapat meningkatkan efisiensi kerja manusia. Efisiensi ini berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas interaksi antar manusia maupun organisasi. Karena kelebihannya itu pula, TIK telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan.
Dalam pemerintahan, berbagai negara telah mengimplementasikan electronic government (e-government) dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik, geografis dan kebutuhannya masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, terutama dalam hal pelayanan masyarakat. Konsep e-government yang mengacu pada penggunaan TIK yang menghubungkan keperluan penduduk, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan lainnya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government pula, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan dalam pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Di Indonesia, e-government diperkenalkan melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung pemerintahan yang baik. Daerah-daerah di Indonesia pun telah menerapkan e-government sesuai strategi dan kebutuhan daerah-daerah tersebut.
Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan electronic government dalam beberapa kegiatan pemerintahannya. Penerapan e-government diharapkan menjadi salah satu unsur yang meningkatkan pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan daerah, sehingga di masa mendatang daerah ini bisa mengalami kemajuan yang pesat dalam perekonomian dan ilmu pengetahuan teknologi, yang juga ditunjang oleh sumber-sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Saat ini daerah Sulawesi Utara mulai dikenal sebagai daerah yang cukup berpotensi dalam segi ekonomi dan sumber daya manusia. Sulawesi Utara juga telah dipandang sebagai daerah yang lingkungannya cukup aman dan tertib. Dari segi pariwisata, persentase turis yang datang berkunjung ke wilayah ini diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang. Hal ini akan menambah pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Utara. Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa keberhasilan di sektor ini sangatlah ditunjang oleh sektor-sektor lain seperti pelayanan publik, ekonomi, dan pendidikan. Diharapkan melalui peran TIK yang semakin berkembang, daerah Sulawesi Utara bisa memiliki suatu pusat informasi data, sehingga kinerja pemerintah lebih efisien dan masyarakat juga dapat memantau semua yang telah dan akan pemerintah kerjakan untuk kemakmuran masyarakat.
⦁ Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu terbatas pada:
⦁ Pengertian, konsep, peran dan manfaat e-government
⦁ Karakteristik dan contoh penerapan e-government saat ini
⦁ Penerapan e-government pada kegiatan pemerintahan di Sulawesi Utara
⦁ Faktor-faktor pendukung e-government di Sulawesi Utara
⦁ Tujuan dan Manfaat
⦁ Tujuan
Tujuan dari analisis dan penulisan makalah mengenai penerapan e-government di Sulawesi Utara ini adalah:
⦁ Mengetahui pemanfaatan dan perkembangan e-government dalam sistem pemerintahan daerah.
⦁ Mengetahui peran dan manfaat e-government dalam meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan daerah dan layanan publik.
⦁ Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari analisa dan penulisan makalah ini adalah:
⦁ Masyarakat mengetahui manfaat penerapan e-government bagi efisiensi kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan kelancaran kepentingan masyarakat.
⦁ Masyarakat mengetahui sistem yang telah dijalankan pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
1.4 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan materi, data dan informasi dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Berikut adalah flowchart langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan makalah ini.
Gambar 1.1 Flowchart Metodologi Penelitian
Berikut adalah penjelasan dari flowchart metodologi penelitian di atas:
⦁ Penelitian Pendahuluan
Pada tahap ini, penulis melakukan penelitian mengenai topik yang dibahas. Penelitian yang dilakukan meliputi pengamatan masalah-masalah yang berkaitan dengan topik.
⦁ Studi Pustaka
Mengumpulkan materi, data dan informasi dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta teori-teori yang memperkuat pemahaman terhadap permasalahan.
⦁ Perumusan Masalah
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, penulis menyimpulkan masalah yang akan dianalisa dalam penulisan makalah ini.
⦁ Pembatasan Masalah
Dari masalah yang dirumuskan pada tahap sebelumnya, penulis memberikan batasan materi-materi yang akan dianalisa.
⦁ Analisis Data
Pada tahap ini, penulis menganalisis data-data yang diterima dari hasil studi pustaka.
⦁ Kesimpulan dan Saran
Merumuskan kesimpulan dan saran yang diambil dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab topik permasalahan yang diangkat.
BAB 2
LANDASAN TEORI
⦁ E-government
⦁ Pengertian E-government
E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada pemerintahan untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efektivitas manajerial, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan informasi yang membantu perkembangan masyarakat (Gant, 2008:15).
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga-lembaga pemerintahan (seperti Wide Area Network, internet dan komputasi mobile) yang memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya (World Bank dalam buku Indrajit, 2002:3).
⦁ Model-model Penyampaian E-government
Menurut Jeong (2007), e-government terdiri atas hubungan digital antara pemerintah ke warga negara (G2C), pemerintah ke pelaku bisnis (G2B), pemerintah ke karyawan (G2E) dan antar lembaga pemerintahan (G2G).
Gambar 2.1 Model-model Penyampaian E-government
⦁ G2C (Government to Citizens)
Pada G2C, pemerintah membangun dan menerapkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Tujuan utama dari aplikasi e-government G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai kanal akses, sehingga masyarakat dapat menjangkau pemerintah dengan mudah untuk pemenuhan berbagai kebuthan pelayanan.
⦁ G2B (Government to Businesses)
Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian negara dapat berjalan lancar. Tujuan utama dari G2B adalah pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan kegiatan bisnis (Siau dan Shen, 2003). Dalam G2B, pemerintah menyediakan layanan-layanan bisnis dan pelaku bisnis menjual produk atau layanan kepada pemerintah. Penerapan G2B antara lain adalah e-procurement, manajemen pajak online dan e-auctions.
⦁ G2E (Government to Employees)
G2E bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di institusi-institusi sebagai pelayan masyarakat. G2E merupakan cara yang efektif untuk menyediakan e-learning bagi pegawai dan memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi-informasi yang berhubungan dengan peraturan, pelatihan dan hak-hak sipil. G2E juga menyediakan perangkat lunak untuk mengatur informasi dan daftar pegawai.
⦁ G2G (Government to Governments)
G2G merupakan interaksi digital antar organisasi, departemen dan otoritas pemerintahan. Sistem G2G meliputi integrasi sistem informasi antar departemen atau organisasi pemerintah dalam satu negara dan interaksi dengan pemerintah negara lain. Kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan diplomasi, tetapi juga memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.
⦁ Good Governance
Pengertian dari good governance (tata pemerintahan yang baik) menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan adalah:
“Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.”
Dalam dokumen yang sama, dinyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik memenuhi beberapa unsur, yaitu:
⦁ Partisipasi
Semua masyarakat, baik pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
⦁ Supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
⦁ Transparansi
Dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.
⦁ Cepat tanggap
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
⦁ Membangun konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
⦁ Kesetaraan
Baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
⦁ Efektif dan efisien
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
⦁ Bertanggung jawab
Semua pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau keluar
⦁ Visi strategis
Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
⦁ Sistem Informasi
Sistem informasi adalah adalah suatu susunan orang, data, proses dan teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan memberikan hasil berupa informasi yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah perusahaan (Whitten dan Bentley, 2007:6).
⦁ Proses Bisnis
Proses bisnis merupakan kumpulan kegiatan dalam suatu organisasiuntuk mencapai tujuan. Kumpulan kegiatan tersebut dapat dikerjakan secara berurutan atau paralel. dalam melaksanakan proses bisnis tersebut melibatkan material berupa input yang akan diolah menjadi output (Whitten dan Bentley, 2007:21).
⦁ Analisis Sistem
Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang diuraikan suatu sistem menjadi bagian-bagian komponen yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik bagian-bagian tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya (Whitten dan Bentley, 2007:160).
⦁ Integrasi Sistem
Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda (Whitten dan Bentley, 2007:26).
BAB 3
PEMBAHASAN
⦁ E-government
⦁ Konsep
Penerapan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan dalam pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Penerapan e-government mencakup dua kelompok aktivitas berkaitan yaitu:
⦁ Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis yang mendukung proses-proses internal pemerintahan.
⦁ Online services, yaitu pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Konsep pengembangan e-government disetiap lembaga ditentukan oleh:
⦁ Fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga.
⦁ Jenis informasi sumber daya.
⦁ Jenis layanan yang diberikan masing-masing lembaga.
Hal-hal tersebut menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusununan rancangan e-government disetiap lembaga. Merancang, mengembangkan, dan menerapkan konsep e-government pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajamen transformasi yang cukup kompleks. Konsep penerapan e-government harus disertai dengan strategi tranformasi yang baik, terutama yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, pembentukan struktur institusi yang mendukung perubahan, penyiapan dana yang cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi SDM yang terlibat, dan lain sebagainya (Indrajid, 2002).
Aspek e-strategy memiliki empat subaspek yang perlu dikaji dalam menilai perkembangan e-government (Indrajit,2002), yaitu:
⦁ E-Vision
Berkaitan dengan apakah pemerintah dan stakeholder telah memiliki visi dan misi yang jelas mengenai cita-cita untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan e-government di kemudian hari, yang tentu saja telah disosialisasikan, dipahami, dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi di pemerintahan.
⦁ Governance
Berkaitan dengan lembaga yang didukung oleh seluruh institusi pemerintahan untuk bertindak sebagai pemimpin, koordinator dan fasilitator seluruh proyek yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi e-government yang telah dicanangkan.
⦁ Strategies, Plan, and Policies
Berkaitan dengan dikembangkannya proses perencaaan, strategi, dan kebijakan pengembangan e-government yang sejalan dan merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional secara umum.
⦁ Resource Commitment
Berkaitan dengan kenyataan pengalokasian sumber daya-sumber daya strategis sebuah negara, seperti sumber daya manusia, asset, keuangan, dan lain-lain pada proyek-proyek e-government.
⦁ Tujuan Penerapan E-government
E-government diterapkan dengan tujuan:
⦁ Hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis dan antar lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Karena dinamisnya gerak masyarakat, pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. Semuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem pemerintahan, salah satunya dengan penerapan e-government.
⦁ Mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan adalah:
“Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.”
⦁ Manfaat Penggunaan E-government
Beberapa manfaat penerapan e-government dalam sistem pemerintahan, antara lain adalah:
⦁ Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan industri terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi.
⦁ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan meningkatnya transparansi kegiatan pemerintah.
⦁ Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih jelas dan mengambil keputusan dengan benar.
⦁ Mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya.
⦁ Masyarakat dapat ikut terlibat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis
⦁ Arsitektur
Dalam berbagai sistem pemerintahan yang memiliki teknologi dan proses modernisasi berbeda-beda, perancangan arsitektur e-government-nya didasarkan pada beberapa prinsip berikut untuk menjamin keterpaduan sistem dalam pelayanan publik:
⦁ Sudut pandang khusus dan umum masyarakat dengan berfokus pada penyediaan layanan publik yang terintegrasi, terdifirensiasi dan terkostumisasi.
⦁ Administrasi publik aktif yang mampu “meramalkan” dan merespon secara cepat kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
⦁ Administrasi yang dapat mengelola kolaborasi layanan-layanan. Integrasi diperlukan tidak hanya antar lembaga pemerintahan publik, tetapi juga sektor-sektor swasta.
⦁ Cara baru dalam penyampaian layanan publik, yaitu:
⦁ Layanan mengutamakan kebutuhan dan permintaan masyarakat.
⦁ Efisiensi dan transparansi dalam perencanaan, workflow, integrasi informasi, kontrol pengeluaran dan pengurangan biaya.
⦁ Peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil.
Gambar 3.1 Arsitektur E-government
⦁ Penerapan E-government
⦁ Langkah-langkah transformasi
Proses transformasi dari penyampaian layanan secara tradisional ke implementasi e-government sepenuhnya mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tahap-tahap proses transformasi menurut Wong (2000), yaitu:
⦁ Penyebaran informasi
Setiap departemen pemerintahan membuat situs masing-masing yang menyediakan informasi mengenai departemen, layanan-layanan yang ditawarkan dan kontak kepada publik.
⦁ Transaksi dua arah dengan satu departemen pada satu waktu secara official
Dengan bantuan tanda tangan digital yang valid dan situs yang aman, customer dapat mengirimkan informasi personal untuk melakukan transaksi dengan departemen-departemen pemerintahan
⦁ Portal multifungsi
Sebuah portal yang memungkinkan customer untuk menggunakan satu catatan data diri untuk mengirim dan menerima informasi serta melakukan transaksi dengan banyak departemen pemerintahan.
⦁ Personalisasi portal
Pemerintahan memberikan kekuasaan lebih pada customer dengan memungkinkan mereka mengkostumisasi portal mereka sesuai fitur yang diinginkan. Untuk mewujudkannya, pemerintah butuh pemrograman web yang lebih canggih.
⦁ Pengelompokkan layanan sejenis
Tahap ini merupakan tahap di mana transformasi yang sebenarnya mulai terbentuk. Customer sekarang melihat layanan-layanan berbeda sebagai satu paket pada portal, sehingga persepsi mereka akan departemen-departemen sebagai entiti yang berbeda mulai mengabur. Mereka akan lebih mengenal sekelompok transaksi dibanding sekelompok lembaga. Pemerintah harus mengelompokkan layanan-layanan sejenis untuk meningkatkan penyampaian layanan.
⦁ Integrasi penuh dan transformasi perusahaan
Tahap ini menawarkan pusat layanan sepenuhnya dan personalisasi bagi kebutuhan masing-masing customer.
⦁ Karakteristik dan Contoh E-government
Berikut adalah karakteristik good governance menurut UNDP beserta contoh penerapan e-government sesuai masing-masing karakteristik tersebut:
⦁ Visi dan strategi: Web, KMS
⦁ Penegakan hukum: OA, Web, KMS, Forum
⦁ Responsif: OA, Web, Forum
⦁ Keterbukaan: Web, Forum
⦁ Kesetaraan: Web,Forum
⦁ Kesepakatan: OA, Web,Forum
⦁ Partisipasi: OA, Web, Forum
⦁ Efektif dan efisien: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC
⦁ Professionalisme: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC
⦁ Akuntabilitas: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC
Contoh aplikasi sistem informasi dalam pemerintahan:
Tabel 3.1 Contoh Aplikasi Sistem Informasi dalam Pemerintahan
OTOMASI PERKANTORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LAYANAN MASYARAKAT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
-e-mail
-word processing
-spread sheet
-database
-grafik presentasi
-e-documment
-mail-tracking
-dll -SIM-keuangan
-SIM-personel
-SIM-perlengkapan
-dll -e-KTP
-e-SIM/STNK
-e-Pajak
-e-Pabean
-e-paspor/visa
-e-voting
-e-procurement
-e-pegawai
-dll -Hukum
-Tanda jasa
-Pariwisata
-Website
-dll
⦁ Hambatan Implementasi
Hal-hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam proses penerapan e-government ini antara lain:
⦁ Proses transformasi yang lama
⦁ Kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi
⦁ Tempat akses yang terbatas
⦁ Kurangnya sumber daya manusia yang handal
⦁ Kultur mendokumentasi belum lazim bagi sebagian wilayah
⦁ TIK dan Birokrat Saat Ini
Teknologi komputer sudah berada di antara para pegawai dan pejabat pemerintah (birokrat) dan kini mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi budaya masyarakat termasuk budaya kerja para pegawai pemerintah atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif dan efisien. Perubahan prosedur ketata laksanaan telah dilakukan melalui sinergi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
⦁ Faktor-faktor Pertimbangan
Ada dua faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan e-government. Kedua faktor tersebut juga menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program e-government dengan optimal. Faktor-faktor tersebut bisa saja disiapkan bersamaan dengan pembangunan e-government atau disiapkan terlebih dahulu disetiap awal tahapan pembangunan sesuai dengan fokus pembangunan di tahapan tersebut. Ke dua faktor tersebut, yaitu:
⦁ Infrastruktur Komunikasi Data, Komputer, Jaringan Komputer dan Sistem Aplikasi
Aplikasi e-government hanya bisa berfungsi optimal jika infrastruktur sudah tersedia. Selain itu, sistem dan aplikasi yang sudah ada juga perlu dianalisa apakah masih dapat berfungsi optimal atau perlu melakukan perbaikan atau pengadaan infrastruktur baru.
⦁ Sumber Daya Manusia
Diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet. Para pengambil keputusan pun juga perlu mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Jika faktor ini belum dapat dipenuhi, cara yang dapat diambil antara lain melalui pelaksanaan program sosialisasi, sosialisasi/pelatihan MIS dan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System).
⦁ E-government di Indonesia
⦁ Payung Hukum
⦁ Inpres 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government: integrasikan pengembangan dan penerapan TIK dengan ketata laksanaan.
⦁ Program Prioritas 8 SBY-Budiono 2009-2014: internalisasi aplikasi TIK dalam ketata laksanaan termasuk layanan publik.
⦁ UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: TIK tersebar dan terintegrasi
⦁ Kebijakan dan Strategi
Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, dijabarkan enam strategi yang disusun pemerintah untuk mencapai tujuan strategis e-government, yaitu:
⦁ Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain adalah perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau dan pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
⦁ Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
⦁ Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah, standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
⦁ Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government.
⦁ Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
⦁ Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Dalam pengembangan e-government dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Kerangka di bawah ini mengkaitkan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi dan panduan, sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan kepemerintahan yang baik.
Gambar 3.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government
⦁ Kebijakan Anggaran
Pengembangan e-government membutuhkan investasi dan pembiayaan yang tidak sedikit. Dibutuhkan pengalokasian anggaran secara cermat dan bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan menghasilkan sistem yang kuat. Diperlukan perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik agar pelaksanaan strategi dapat berjalan secara efektif. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uang pembayar pajak, maka perlu dirancang kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran seperti gambar dibawah ini.
Gambar 3.3 Kebijakan Anggaran Pengembangan E-government
⦁ E-government Dalam Pemerintahan Sulawesi Utara
Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semula hanya digunakan oleh beberapa pihak sekarang sudah semakin meluas dan banyak digunakan untuk berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengubah pola dan perkembangan yang ada di berbagai bidang baik dari bidang ekonomi, industri, sosial, perdagangan, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah di Indonesia juga mengalami dampak dengan semakin meluasnya perkembangan dan penggunaan berbagai teknologi . Di masa mendatang, pemerintah Sulawesi Utara diharapkan dapat menggunakan teknologi sebagai media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sulawesi Utara. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu mengambil sikap proaktif dan harus memiliki komitmen untuk menerapkan teknologi di masyarakat dengan cara menyebarkan informasi mengenai penggunaan teknologi sehingga masyarakat bisa lebih siap jika nantinya teknologi ini sudah diimplementasikan.
Ada beberapa sosialisasi mengenai teknologi yang sudah dilaksanakan di Sulawesi Utara seperti salah satunya adalah sosialisasi implementasi e-government yang diselenggarakan oleh wakil gubernur Sulawesi Utara. Dalam sosialisasi ini, kepala dinas dan kepala biro yang hadir sebagai peserta dihimbau untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar untuk memahami program-program apa yang akan dan sedang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui tentang segala hal yang pemerintah sedang lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dari sosialisasi ini, e-government merupakan poin penting dari penggunaan teknologi yang memiliki banyak dampak positif yang mempermudah pelayanan sosial dan juga pada umumnya membuat aktivitas yang dilakukan dalam pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
Implementasi e-government diharapkan dapat membangun infrastruktur baik infrastruktur komunikasi data dan informasi serta infrastruktur sistem aplikasi untuk menetapkan data yang akan digunakan sebagai acuan atau standar. Selain itu, dengan adanya e-government aparat pemerintah dapat menggunakan teknologi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja melainkan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lingkungan pemerintahan untuk mengukuhkan keberadaan Sulawesi Utara sebagai daerah yang patut dilihat sebagai daerah potensi di Indonesia.
RTIK (Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi) Sulawesi Utara merupakan salah satu pendukung untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. RTIK Sulawesi Utara ini, meskipun belum secara resmi dibangun, sudah banyak membantu dalam berbagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan teknologi. Salah satu contoh upaya yang dilakukan RTIK adalah sosialisasi penggunaan internet di desa Karowa di kabupaten Minahasa Selatan. Relawan yang tergabung dalam lembaga ini berasal dari berbagai kalangan akademis termasuk mahasiswa menggunakan media film animasi mengenai internet dan juga sosialisasi penggunaannya di depan siswa tingkat SD dan SMP di sekolah SD di desa Karowa. Tak hanya para siswa saja yang turut memperhatikan sosialisasi melainkan juga para orang tua siswa yang ada di tempat dan juga sekretaris dari desa Karowa sendiri.
Relawan ini menggunakan mobil layanan internet kecamatan (MPLIK) kabupaten Minahasa Selatan dan meskipun ketika melakukan sosialisasi, terdapat kendala dalam koneksi internet, relawan menjelaskan materi secara online dengan menggunakan koneksi internet dari operator telepon genggam dan juga tablet pc. Salah satu relawan juga mengusulkan untuk menggunakan media game sebagai akhir dari penjelasan materi. Hal ini terbukti efektif karena banyak siswa yang tertarik untuk mencoba memainkan game yang sudah disediakan. Dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh RTIK seperti contohnya di desa Karowa digabung dengan keseriusan pemerintah dalam menerapkan e-government, maka diharapkan Sulawesi Utara dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih terjamin.
Pada saat ini, berbagai daerah di Sulawesi Utara sendiri juga semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi baik di bidang perekonomian, perkembangan sumber daya, dan pariwisata. Dengan demikian, perkembangan di bidang teknologi juga diperlukan untuk mendukung perkembangan di bidang-bidang tadi agar semakin maju. Beberapa contoh e-government yang telah diterapkan di Sulawesi Utara antara lain adalah e-procurement, e-pegawai dan e-akademi yang akan dibahas dalam sub bab analisis sistem.
⦁ Analisis Sistem
Dalam penelitian ini, dilakukan analisis beberapa sistem e-government yang telah diterapkan dalam pemerintahan Sulawesi Utara, yaitu adalah e-procurement, e-pegawai dan e-akademi.
E-Procurement: pengadaan barang ataupun jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet dan web. E-procurement dapat diakses melalui http://lpse.sulutprov.go.id.
Gambar 3.4 E-procurement berita tentang pengadaan.
Pada gambar 3.4 E-procurement berita tentang pengadaan, yaitu proses dimana analogi dari awal proses adanya informasi yang didapat. Pertama, dengan memulai klik pada salah satu berita tentang pengadaan, terdapat informasi singkat setelah itu menu popup terbuka dan di sana penjelasan tentang informasi tersebut didapatkan secara lebih luas.
Gambar 3.5 E-Procurement pengumuman pengadaan.
Pada gambar 3.5 E-procurement pengumuman pengadaan, yaitu proses di mana pengumuman pengadaan yang ada dipilih salah satu. Untuk membuka informasi yang ada di dalamnya, pada bagian pertama klik salah satu pengumuman pengadaan, setelah itu terbuka menu popup. Dari situ terdapat menu attachment dan menu tutup. Jika klik download maka file tersebut bisa dibuka untuk memberikan informasi saja. Terakhir menu tutup.
Gambar 3.6 E-Procurement lelang secara elektronik
Pada Gambar 3.6 E-Procurement lelang secara elektronik, terdapat informasi tentang penawaran yang diberikan. Pada tahap awal, klik menu E-procurement, setelah itu terdapat daftar-daftar tentang informasi dari menu pengumuman, menu tahap yang mau dipilih, menu harga penawaran. Setelah itu, pada menu pengumuman terdapat informasi yang berhubungan tentang pengadaan didalamnya, informasi menu peserta dan menu tahap yang mau dipilih. Jika memilih menu tahap yang mau dipilih, maka keluar ketentuan untuk download document. Setelah itu selesai.
E-Pegawai : Informasi tentang Kepegawaian dengan menggunakan media website. E-pegawai dapat diakses pada http://www.bkd.sulutprov.go.id.
Gambar 3.7 E-pegawai peraturan PNS
Pada gambar 3.7 e-pegawai peraturan PNS menjelaskan bagaimana cara informasi dapat diakses melalu website tersebut. Data-data dimasukkan dalam bentuk PDF sehingga penjelasan lebih detailnya tidak dapat dibaca langsung, melainkan pada PDF peraturan- peratauran yang berlaku.
E-Academic : memberikan pendaftaran secara online bertujuan untuk mempermudah pendaftaran dengan cara memakai media website. E-Academic dapat diakses pada http://bandiklat.sulutprov.go.id.
Gambar 3.8 E-Academic Riwayat Diklat Online
Pada gambar 3.8 e-academic riwayat diklat online berisi tentang sistem informasi bandiklat secara online beserta jabatan yang ada berhubungan dengan NIM.
Gambar 3.9 E-Academic Cek Alumni Diklat
Pada Gambar 3.9 e-academic cek alumni diklat bertujuan untuk melihat alumni yang ada di akademik secara lulus atau belum lulus serta melihat kompetensi dalam menjalankan tugas yang diberikan padanya.
Gamabar 3.10 Jadwal Diklat Online
Pada gambar 3.10 jadwal diklat online berhubungan dengan jadwal yang diberikan dan daftar agar mendapatkan dampak positif dalam pelatihan dan pembelajaran dalam menghadapi kondisi.
⦁ Analisis Masalah
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi dalam E-procurement yaitu:
⦁ Penempatan informasi masih belum rapih.
⦁ Keterbatasan informasi yang diberikan.
⦁ Penempatan Login penyediaan ataupun yang non-login penyediaan masih sulit dicari.
⦁ Feedback masih satu arah.
⦁ Masih kurangnya tata letak pertanyaan dan jawaban.
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi dalam E-pegawai yaitu:
⦁ Informasi masih berbentuk data saja yang dapat dilihat.
⦁ Pencarian NIP terkadang tidak berfungsi.
⦁ Feedback tidak dikirim ke e-mail melainkan hanya langsung di website tersebut.
⦁ Menu login tidak ada.
⦁ Pengaksesan data untuk pegawai PNS tidak ada.
⦁ Masih tergolong statik.
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi dalam E-academic yaitu:
⦁ Pengecekan Alumni tentang informasi salah satu alumni masih belum bisa diakses.
⦁ Jadwal diklat online hanya tanggal tertentu yang dapat dibuka dan masih error jika membuka pada hari-hari yang bukan ditentukan.
⦁ Pada riwayat online pembukaan web-nya masih memakan waktu lama.
⦁ Usulan Perbaikan
Menanggapi permasalah-permasalahan di atas tersebut, penulis memberikan beberapa usulan perbaikan, yaitu:
⦁ Perbaikan rancangan antarmuka menjadi lebih menarik dengan navigasi yang terstruktur, tidak membingungkan pengguna dan bersifat dinamis.
⦁ Sistem database perlu diperbaiki dan data-datanya terus diperbarui.
⦁ Perbaikan pada sistem feedback agar memberikan solusi bagi pengguna.
PENDAHULUAN
⦁ Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini semakin berkembang. Hal ini karena TIK memiliki kelebihan-kelebihan dalam mendukung interaksi penggunanya dibanding dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dalam hal kemudahan, kecepatan, biaya, sentralisasi data dan akses data bagi berbagai kalangan. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, TIK dapat meningkatkan efisiensi kerja manusia. Efisiensi ini berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas interaksi antar manusia maupun organisasi. Karena kelebihannya itu pula, TIK telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan.
Dalam pemerintahan, berbagai negara telah mengimplementasikan electronic government (e-government) dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik, geografis dan kebutuhannya masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, terutama dalam hal pelayanan masyarakat. Konsep e-government yang mengacu pada penggunaan TIK yang menghubungkan keperluan penduduk, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan lainnya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government pula, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan dalam pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Di Indonesia, e-government diperkenalkan melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung pemerintahan yang baik. Daerah-daerah di Indonesia pun telah menerapkan e-government sesuai strategi dan kebutuhan daerah-daerah tersebut.
Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan electronic government dalam beberapa kegiatan pemerintahannya. Penerapan e-government diharapkan menjadi salah satu unsur yang meningkatkan pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan daerah, sehingga di masa mendatang daerah ini bisa mengalami kemajuan yang pesat dalam perekonomian dan ilmu pengetahuan teknologi, yang juga ditunjang oleh sumber-sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Saat ini daerah Sulawesi Utara mulai dikenal sebagai daerah yang cukup berpotensi dalam segi ekonomi dan sumber daya manusia. Sulawesi Utara juga telah dipandang sebagai daerah yang lingkungannya cukup aman dan tertib. Dari segi pariwisata, persentase turis yang datang berkunjung ke wilayah ini diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang. Hal ini akan menambah pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Utara. Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa keberhasilan di sektor ini sangatlah ditunjang oleh sektor-sektor lain seperti pelayanan publik, ekonomi, dan pendidikan. Diharapkan melalui peran TIK yang semakin berkembang, daerah Sulawesi Utara bisa memiliki suatu pusat informasi data, sehingga kinerja pemerintah lebih efisien dan masyarakat juga dapat memantau semua yang telah dan akan pemerintah kerjakan untuk kemakmuran masyarakat.
⦁ Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu terbatas pada:
⦁ Pengertian, konsep, peran dan manfaat e-government
⦁ Karakteristik dan contoh penerapan e-government saat ini
⦁ Penerapan e-government pada kegiatan pemerintahan di Sulawesi Utara
⦁ Faktor-faktor pendukung e-government di Sulawesi Utara
⦁ Tujuan dan Manfaat
⦁ Tujuan
Tujuan dari analisis dan penulisan makalah mengenai penerapan e-government di Sulawesi Utara ini adalah:
⦁ Mengetahui pemanfaatan dan perkembangan e-government dalam sistem pemerintahan daerah.
⦁ Mengetahui peran dan manfaat e-government dalam meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan daerah dan layanan publik.
⦁ Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari analisa dan penulisan makalah ini adalah:
⦁ Masyarakat mengetahui manfaat penerapan e-government bagi efisiensi kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan kelancaran kepentingan masyarakat.
⦁ Masyarakat mengetahui sistem yang telah dijalankan pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
1.4 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan materi, data dan informasi dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Berikut adalah flowchart langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan makalah ini.
Gambar 1.1 Flowchart Metodologi Penelitian
Berikut adalah penjelasan dari flowchart metodologi penelitian di atas:
⦁ Penelitian Pendahuluan
Pada tahap ini, penulis melakukan penelitian mengenai topik yang dibahas. Penelitian yang dilakukan meliputi pengamatan masalah-masalah yang berkaitan dengan topik.
⦁ Studi Pustaka
Mengumpulkan materi, data dan informasi dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta teori-teori yang memperkuat pemahaman terhadap permasalahan.
⦁ Perumusan Masalah
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, penulis menyimpulkan masalah yang akan dianalisa dalam penulisan makalah ini.
⦁ Pembatasan Masalah
Dari masalah yang dirumuskan pada tahap sebelumnya, penulis memberikan batasan materi-materi yang akan dianalisa.
⦁ Analisis Data
Pada tahap ini, penulis menganalisis data-data yang diterima dari hasil studi pustaka.
⦁ Kesimpulan dan Saran
Merumuskan kesimpulan dan saran yang diambil dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab topik permasalahan yang diangkat.
BAB 2
LANDASAN TEORI
⦁ E-government
⦁ Pengertian E-government
E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada pemerintahan untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efektivitas manajerial, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan informasi yang membantu perkembangan masyarakat (Gant, 2008:15).
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga-lembaga pemerintahan (seperti Wide Area Network, internet dan komputasi mobile) yang memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya (World Bank dalam buku Indrajit, 2002:3).
⦁ Model-model Penyampaian E-government
Menurut Jeong (2007), e-government terdiri atas hubungan digital antara pemerintah ke warga negara (G2C), pemerintah ke pelaku bisnis (G2B), pemerintah ke karyawan (G2E) dan antar lembaga pemerintahan (G2G).
Gambar 2.1 Model-model Penyampaian E-government
⦁ G2C (Government to Citizens)
Pada G2C, pemerintah membangun dan menerapkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Tujuan utama dari aplikasi e-government G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai kanal akses, sehingga masyarakat dapat menjangkau pemerintah dengan mudah untuk pemenuhan berbagai kebuthan pelayanan.
⦁ G2B (Government to Businesses)
Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian negara dapat berjalan lancar. Tujuan utama dari G2B adalah pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan kegiatan bisnis (Siau dan Shen, 2003). Dalam G2B, pemerintah menyediakan layanan-layanan bisnis dan pelaku bisnis menjual produk atau layanan kepada pemerintah. Penerapan G2B antara lain adalah e-procurement, manajemen pajak online dan e-auctions.
⦁ G2E (Government to Employees)
G2E bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di institusi-institusi sebagai pelayan masyarakat. G2E merupakan cara yang efektif untuk menyediakan e-learning bagi pegawai dan memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi-informasi yang berhubungan dengan peraturan, pelatihan dan hak-hak sipil. G2E juga menyediakan perangkat lunak untuk mengatur informasi dan daftar pegawai.
⦁ G2G (Government to Governments)
G2G merupakan interaksi digital antar organisasi, departemen dan otoritas pemerintahan. Sistem G2G meliputi integrasi sistem informasi antar departemen atau organisasi pemerintah dalam satu negara dan interaksi dengan pemerintah negara lain. Kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan diplomasi, tetapi juga memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.
⦁ Good Governance
Pengertian dari good governance (tata pemerintahan yang baik) menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan adalah:
“Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.”
Dalam dokumen yang sama, dinyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik memenuhi beberapa unsur, yaitu:
⦁ Partisipasi
Semua masyarakat, baik pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
⦁ Supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
⦁ Transparansi
Dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.
⦁ Cepat tanggap
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
⦁ Membangun konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
⦁ Kesetaraan
Baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
⦁ Efektif dan efisien
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
⦁ Bertanggung jawab
Semua pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau keluar
⦁ Visi strategis
Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
⦁ Sistem Informasi
Sistem informasi adalah adalah suatu susunan orang, data, proses dan teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan memberikan hasil berupa informasi yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah perusahaan (Whitten dan Bentley, 2007:6).
⦁ Proses Bisnis
Proses bisnis merupakan kumpulan kegiatan dalam suatu organisasiuntuk mencapai tujuan. Kumpulan kegiatan tersebut dapat dikerjakan secara berurutan atau paralel. dalam melaksanakan proses bisnis tersebut melibatkan material berupa input yang akan diolah menjadi output (Whitten dan Bentley, 2007:21).
⦁ Analisis Sistem
Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang diuraikan suatu sistem menjadi bagian-bagian komponen yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik bagian-bagian tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya (Whitten dan Bentley, 2007:160).
⦁ Integrasi Sistem
Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda (Whitten dan Bentley, 2007:26).
BAB 3
PEMBAHASAN
⦁ E-government
⦁ Konsep
Penerapan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan dalam pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Penerapan e-government mencakup dua kelompok aktivitas berkaitan yaitu:
⦁ Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis yang mendukung proses-proses internal pemerintahan.
⦁ Online services, yaitu pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Konsep pengembangan e-government disetiap lembaga ditentukan oleh:
⦁ Fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga.
⦁ Jenis informasi sumber daya.
⦁ Jenis layanan yang diberikan masing-masing lembaga.
Hal-hal tersebut menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusununan rancangan e-government disetiap lembaga. Merancang, mengembangkan, dan menerapkan konsep e-government pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajamen transformasi yang cukup kompleks. Konsep penerapan e-government harus disertai dengan strategi tranformasi yang baik, terutama yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, pembentukan struktur institusi yang mendukung perubahan, penyiapan dana yang cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi SDM yang terlibat, dan lain sebagainya (Indrajid, 2002).
Aspek e-strategy memiliki empat subaspek yang perlu dikaji dalam menilai perkembangan e-government (Indrajit,2002), yaitu:
⦁ E-Vision
Berkaitan dengan apakah pemerintah dan stakeholder telah memiliki visi dan misi yang jelas mengenai cita-cita untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan e-government di kemudian hari, yang tentu saja telah disosialisasikan, dipahami, dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi di pemerintahan.
⦁ Governance
Berkaitan dengan lembaga yang didukung oleh seluruh institusi pemerintahan untuk bertindak sebagai pemimpin, koordinator dan fasilitator seluruh proyek yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi e-government yang telah dicanangkan.
⦁ Strategies, Plan, and Policies
Berkaitan dengan dikembangkannya proses perencaaan, strategi, dan kebijakan pengembangan e-government yang sejalan dan merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional secara umum.
⦁ Resource Commitment
Berkaitan dengan kenyataan pengalokasian sumber daya-sumber daya strategis sebuah negara, seperti sumber daya manusia, asset, keuangan, dan lain-lain pada proyek-proyek e-government.
⦁ Tujuan Penerapan E-government
E-government diterapkan dengan tujuan:
⦁ Hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis dan antar lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Karena dinamisnya gerak masyarakat, pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. Semuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem pemerintahan, salah satunya dengan penerapan e-government.
⦁ Mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan adalah:
“Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.”
⦁ Manfaat Penggunaan E-government
Beberapa manfaat penerapan e-government dalam sistem pemerintahan, antara lain adalah:
⦁ Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan industri terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi.
⦁ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan meningkatnya transparansi kegiatan pemerintah.
⦁ Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih jelas dan mengambil keputusan dengan benar.
⦁ Mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya.
⦁ Masyarakat dapat ikut terlibat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis
⦁ Arsitektur
Dalam berbagai sistem pemerintahan yang memiliki teknologi dan proses modernisasi berbeda-beda, perancangan arsitektur e-government-nya didasarkan pada beberapa prinsip berikut untuk menjamin keterpaduan sistem dalam pelayanan publik:
⦁ Sudut pandang khusus dan umum masyarakat dengan berfokus pada penyediaan layanan publik yang terintegrasi, terdifirensiasi dan terkostumisasi.
⦁ Administrasi publik aktif yang mampu “meramalkan” dan merespon secara cepat kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
⦁ Administrasi yang dapat mengelola kolaborasi layanan-layanan. Integrasi diperlukan tidak hanya antar lembaga pemerintahan publik, tetapi juga sektor-sektor swasta.
⦁ Cara baru dalam penyampaian layanan publik, yaitu:
⦁ Layanan mengutamakan kebutuhan dan permintaan masyarakat.
⦁ Efisiensi dan transparansi dalam perencanaan, workflow, integrasi informasi, kontrol pengeluaran dan pengurangan biaya.
⦁ Peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil.
Gambar 3.1 Arsitektur E-government
⦁ Penerapan E-government
⦁ Langkah-langkah transformasi
Proses transformasi dari penyampaian layanan secara tradisional ke implementasi e-government sepenuhnya mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tahap-tahap proses transformasi menurut Wong (2000), yaitu:
⦁ Penyebaran informasi
Setiap departemen pemerintahan membuat situs masing-masing yang menyediakan informasi mengenai departemen, layanan-layanan yang ditawarkan dan kontak kepada publik.
⦁ Transaksi dua arah dengan satu departemen pada satu waktu secara official
Dengan bantuan tanda tangan digital yang valid dan situs yang aman, customer dapat mengirimkan informasi personal untuk melakukan transaksi dengan departemen-departemen pemerintahan
⦁ Portal multifungsi
Sebuah portal yang memungkinkan customer untuk menggunakan satu catatan data diri untuk mengirim dan menerima informasi serta melakukan transaksi dengan banyak departemen pemerintahan.
⦁ Personalisasi portal
Pemerintahan memberikan kekuasaan lebih pada customer dengan memungkinkan mereka mengkostumisasi portal mereka sesuai fitur yang diinginkan. Untuk mewujudkannya, pemerintah butuh pemrograman web yang lebih canggih.
⦁ Pengelompokkan layanan sejenis
Tahap ini merupakan tahap di mana transformasi yang sebenarnya mulai terbentuk. Customer sekarang melihat layanan-layanan berbeda sebagai satu paket pada portal, sehingga persepsi mereka akan departemen-departemen sebagai entiti yang berbeda mulai mengabur. Mereka akan lebih mengenal sekelompok transaksi dibanding sekelompok lembaga. Pemerintah harus mengelompokkan layanan-layanan sejenis untuk meningkatkan penyampaian layanan.
⦁ Integrasi penuh dan transformasi perusahaan
Tahap ini menawarkan pusat layanan sepenuhnya dan personalisasi bagi kebutuhan masing-masing customer.
⦁ Karakteristik dan Contoh E-government
Berikut adalah karakteristik good governance menurut UNDP beserta contoh penerapan e-government sesuai masing-masing karakteristik tersebut:
⦁ Visi dan strategi: Web, KMS
⦁ Penegakan hukum: OA, Web, KMS, Forum
⦁ Responsif: OA, Web, Forum
⦁ Keterbukaan: Web, Forum
⦁ Kesetaraan: Web,Forum
⦁ Kesepakatan: OA, Web,Forum
⦁ Partisipasi: OA, Web, Forum
⦁ Efektif dan efisien: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC
⦁ Professionalisme: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC
⦁ Akuntabilitas: OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC
Contoh aplikasi sistem informasi dalam pemerintahan:
Tabel 3.1 Contoh Aplikasi Sistem Informasi dalam Pemerintahan
OTOMASI PERKANTORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LAYANAN MASYARAKAT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
-word processing
-spread sheet
-database
-grafik presentasi
-e-documment
-mail-tracking
-dll -SIM-keuangan
-SIM-personel
-SIM-perlengkapan
-dll -e-KTP
-e-SIM/STNK
-e-Pajak
-e-Pabean
-e-paspor/visa
-e-voting
-e-procurement
-e-pegawai
-dll -Hukum
-Tanda jasa
-Pariwisata
-Website
-dll
⦁ Hambatan Implementasi
Hal-hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam proses penerapan e-government ini antara lain:
⦁ Proses transformasi yang lama
⦁ Kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi
⦁ Tempat akses yang terbatas
⦁ Kurangnya sumber daya manusia yang handal
⦁ Kultur mendokumentasi belum lazim bagi sebagian wilayah
⦁ TIK dan Birokrat Saat Ini
Teknologi komputer sudah berada di antara para pegawai dan pejabat pemerintah (birokrat) dan kini mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi budaya masyarakat termasuk budaya kerja para pegawai pemerintah atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif dan efisien. Perubahan prosedur ketata laksanaan telah dilakukan melalui sinergi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
⦁ Faktor-faktor Pertimbangan
Ada dua faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan e-government. Kedua faktor tersebut juga menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program e-government dengan optimal. Faktor-faktor tersebut bisa saja disiapkan bersamaan dengan pembangunan e-government atau disiapkan terlebih dahulu disetiap awal tahapan pembangunan sesuai dengan fokus pembangunan di tahapan tersebut. Ke dua faktor tersebut, yaitu:
⦁ Infrastruktur Komunikasi Data, Komputer, Jaringan Komputer dan Sistem Aplikasi
Aplikasi e-government hanya bisa berfungsi optimal jika infrastruktur sudah tersedia. Selain itu, sistem dan aplikasi yang sudah ada juga perlu dianalisa apakah masih dapat berfungsi optimal atau perlu melakukan perbaikan atau pengadaan infrastruktur baru.
⦁ Sumber Daya Manusia
Diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet. Para pengambil keputusan pun juga perlu mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Jika faktor ini belum dapat dipenuhi, cara yang dapat diambil antara lain melalui pelaksanaan program sosialisasi, sosialisasi/pelatihan MIS dan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System).
⦁ E-government di Indonesia
⦁ Payung Hukum
⦁ Inpres 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government: integrasikan pengembangan dan penerapan TIK dengan ketata laksanaan.
⦁ Program Prioritas 8 SBY-Budiono 2009-2014: internalisasi aplikasi TIK dalam ketata laksanaan termasuk layanan publik.
⦁ UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: TIK tersebar dan terintegrasi
⦁ Kebijakan dan Strategi
Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, dijabarkan enam strategi yang disusun pemerintah untuk mencapai tujuan strategis e-government, yaitu:
⦁ Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain adalah perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau dan pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
⦁ Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
⦁ Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah, standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
⦁ Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government.
⦁ Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
⦁ Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Dalam pengembangan e-government dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Kerangka di bawah ini mengkaitkan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi dan panduan, sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan kepemerintahan yang baik.
Gambar 3.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government
⦁ Kebijakan Anggaran
Pengembangan e-government membutuhkan investasi dan pembiayaan yang tidak sedikit. Dibutuhkan pengalokasian anggaran secara cermat dan bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan menghasilkan sistem yang kuat. Diperlukan perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik agar pelaksanaan strategi dapat berjalan secara efektif. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uang pembayar pajak, maka perlu dirancang kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran seperti gambar dibawah ini.
Gambar 3.3 Kebijakan Anggaran Pengembangan E-government
⦁ E-government Dalam Pemerintahan Sulawesi Utara
Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semula hanya digunakan oleh beberapa pihak sekarang sudah semakin meluas dan banyak digunakan untuk berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengubah pola dan perkembangan yang ada di berbagai bidang baik dari bidang ekonomi, industri, sosial, perdagangan, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah di Indonesia juga mengalami dampak dengan semakin meluasnya perkembangan dan penggunaan berbagai teknologi . Di masa mendatang, pemerintah Sulawesi Utara diharapkan dapat menggunakan teknologi sebagai media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sulawesi Utara. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu mengambil sikap proaktif dan harus memiliki komitmen untuk menerapkan teknologi di masyarakat dengan cara menyebarkan informasi mengenai penggunaan teknologi sehingga masyarakat bisa lebih siap jika nantinya teknologi ini sudah diimplementasikan.
Ada beberapa sosialisasi mengenai teknologi yang sudah dilaksanakan di Sulawesi Utara seperti salah satunya adalah sosialisasi implementasi e-government yang diselenggarakan oleh wakil gubernur Sulawesi Utara. Dalam sosialisasi ini, kepala dinas dan kepala biro yang hadir sebagai peserta dihimbau untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar untuk memahami program-program apa yang akan dan sedang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui tentang segala hal yang pemerintah sedang lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dari sosialisasi ini, e-government merupakan poin penting dari penggunaan teknologi yang memiliki banyak dampak positif yang mempermudah pelayanan sosial dan juga pada umumnya membuat aktivitas yang dilakukan dalam pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
Implementasi e-government diharapkan dapat membangun infrastruktur baik infrastruktur komunikasi data dan informasi serta infrastruktur sistem aplikasi untuk menetapkan data yang akan digunakan sebagai acuan atau standar. Selain itu, dengan adanya e-government aparat pemerintah dapat menggunakan teknologi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja melainkan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lingkungan pemerintahan untuk mengukuhkan keberadaan Sulawesi Utara sebagai daerah yang patut dilihat sebagai daerah potensi di Indonesia.
RTIK (Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi) Sulawesi Utara merupakan salah satu pendukung untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. RTIK Sulawesi Utara ini, meskipun belum secara resmi dibangun, sudah banyak membantu dalam berbagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan teknologi. Salah satu contoh upaya yang dilakukan RTIK adalah sosialisasi penggunaan internet di desa Karowa di kabupaten Minahasa Selatan. Relawan yang tergabung dalam lembaga ini berasal dari berbagai kalangan akademis termasuk mahasiswa menggunakan media film animasi mengenai internet dan juga sosialisasi penggunaannya di depan siswa tingkat SD dan SMP di sekolah SD di desa Karowa. Tak hanya para siswa saja yang turut memperhatikan sosialisasi melainkan juga para orang tua siswa yang ada di tempat dan juga sekretaris dari desa Karowa sendiri.
Relawan ini menggunakan mobil layanan internet kecamatan (MPLIK) kabupaten Minahasa Selatan dan meskipun ketika melakukan sosialisasi, terdapat kendala dalam koneksi internet, relawan menjelaskan materi secara online dengan menggunakan koneksi internet dari operator telepon genggam dan juga tablet pc. Salah satu relawan juga mengusulkan untuk menggunakan media game sebagai akhir dari penjelasan materi. Hal ini terbukti efektif karena banyak siswa yang tertarik untuk mencoba memainkan game yang sudah disediakan. Dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh RTIK seperti contohnya di desa Karowa digabung dengan keseriusan pemerintah dalam menerapkan e-government, maka diharapkan Sulawesi Utara dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih terjamin.
Pada saat ini, berbagai daerah di Sulawesi Utara sendiri juga semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi baik di bidang perekonomian, perkembangan sumber daya, dan pariwisata. Dengan demikian, perkembangan di bidang teknologi juga diperlukan untuk mendukung perkembangan di bidang-bidang tadi agar semakin maju. Beberapa contoh e-government yang telah diterapkan di Sulawesi Utara antara lain adalah e-procurement, e-pegawai dan e-akademi yang akan dibahas dalam sub bab analisis sistem.
⦁ Analisis Sistem
Dalam penelitian ini, dilakukan analisis beberapa sistem e-government yang telah diterapkan dalam pemerintahan Sulawesi Utara, yaitu adalah e-procurement, e-pegawai dan e-akademi.
E-Procurement: pengadaan barang ataupun jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet dan web. E-procurement dapat diakses melalui http://lpse.sulutprov.go.id.
Gambar 3.4 E-procurement berita tentang pengadaan.
Pada gambar 3.4 E-procurement berita tentang pengadaan, yaitu proses dimana analogi dari awal proses adanya informasi yang didapat. Pertama, dengan memulai klik pada salah satu berita tentang pengadaan, terdapat informasi singkat setelah itu menu popup terbuka dan di sana penjelasan tentang informasi tersebut didapatkan secara lebih luas.
Gambar 3.5 E-Procurement pengumuman pengadaan.
Pada gambar 3.5 E-procurement pengumuman pengadaan, yaitu proses di mana pengumuman pengadaan yang ada dipilih salah satu. Untuk membuka informasi yang ada di dalamnya, pada bagian pertama klik salah satu pengumuman pengadaan, setelah itu terbuka menu popup. Dari situ terdapat menu attachment dan menu tutup. Jika klik download maka file tersebut bisa dibuka untuk memberikan informasi saja. Terakhir menu tutup.
Gambar 3.6 E-Procurement lelang secara elektronik
Pada Gambar 3.6 E-Procurement lelang secara elektronik, terdapat informasi tentang penawaran yang diberikan. Pada tahap awal, klik menu E-procurement, setelah itu terdapat daftar-daftar tentang informasi dari menu pengumuman, menu tahap yang mau dipilih, menu harga penawaran. Setelah itu, pada menu pengumuman terdapat informasi yang berhubungan tentang pengadaan didalamnya, informasi menu peserta dan menu tahap yang mau dipilih. Jika memilih menu tahap yang mau dipilih, maka keluar ketentuan untuk download document. Setelah itu selesai.
E-Pegawai : Informasi tentang Kepegawaian dengan menggunakan media website. E-pegawai dapat diakses pada http://www.bkd.sulutprov.go.id.
Gambar 3.7 E-pegawai peraturan PNS
Pada gambar 3.7 e-pegawai peraturan PNS menjelaskan bagaimana cara informasi dapat diakses melalu website tersebut. Data-data dimasukkan dalam bentuk PDF sehingga penjelasan lebih detailnya tidak dapat dibaca langsung, melainkan pada PDF peraturan- peratauran yang berlaku.
E-Academic : memberikan pendaftaran secara online bertujuan untuk mempermudah pendaftaran dengan cara memakai media website. E-Academic dapat diakses pada http://bandiklat.sulutprov.go.id.
Gambar 3.8 E-Academic Riwayat Diklat Online
Pada gambar 3.8 e-academic riwayat diklat online berisi tentang sistem informasi bandiklat secara online beserta jabatan yang ada berhubungan dengan NIM.
Gambar 3.9 E-Academic Cek Alumni Diklat
Pada Gambar 3.9 e-academic cek alumni diklat bertujuan untuk melihat alumni yang ada di akademik secara lulus atau belum lulus serta melihat kompetensi dalam menjalankan tugas yang diberikan padanya.
Gamabar 3.10 Jadwal Diklat Online
Pada gambar 3.10 jadwal diklat online berhubungan dengan jadwal yang diberikan dan daftar agar mendapatkan dampak positif dalam pelatihan dan pembelajaran dalam menghadapi kondisi.
⦁ Analisis Masalah
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi dalam E-procurement yaitu:
⦁ Penempatan informasi masih belum rapih.
⦁ Keterbatasan informasi yang diberikan.
⦁ Penempatan Login penyediaan ataupun yang non-login penyediaan masih sulit dicari.
⦁ Feedback masih satu arah.
⦁ Masih kurangnya tata letak pertanyaan dan jawaban.
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi dalam E-pegawai yaitu:
⦁ Informasi masih berbentuk data saja yang dapat dilihat.
⦁ Pencarian NIP terkadang tidak berfungsi.
⦁ Feedback tidak dikirim ke e-mail melainkan hanya langsung di website tersebut.
⦁ Menu login tidak ada.
⦁ Pengaksesan data untuk pegawai PNS tidak ada.
⦁ Masih tergolong statik.
Kekurangan dan serta masalah dalam penerapan yang dihadapi dalam E-academic yaitu:
⦁ Pengecekan Alumni tentang informasi salah satu alumni masih belum bisa diakses.
⦁ Jadwal diklat online hanya tanggal tertentu yang dapat dibuka dan masih error jika membuka pada hari-hari yang bukan ditentukan.
⦁ Pada riwayat online pembukaan web-nya masih memakan waktu lama.
⦁ Usulan Perbaikan
Menanggapi permasalah-permasalahan di atas tersebut, penulis memberikan beberapa usulan perbaikan, yaitu:
⦁ Perbaikan rancangan antarmuka menjadi lebih menarik dengan navigasi yang terstruktur, tidak membingungkan pengguna dan bersifat dinamis.
⦁ Sistem database perlu diperbaiki dan data-datanya terus diperbarui.
⦁ Perbaikan pada sistem feedback agar memberikan solusi bagi pengguna.
0 komentar:
Posting Komentar